Ujungpensil.com, Kota Balikpapan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (11/08/2024). Dalam kunjungan kerja ini, ia akan melakukan sejumlah agenda, mulai dari meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) hingga mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/08/2024).
“Secara khusus, besok kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah,” ujar Menteri AHY setibanya di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan.
Keikutsertaannya selaku Menteri ATR/Kepala BPN juga untuk memastikan hadirnya solusi permasalahan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
“Jadi mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghadirkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi komitmen kita ingin terus menjadi responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga,” tutur Menteri AHY.
Ia berharap, dengan pertemuan esok, persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang juga bisa berjalan baik. Setelah sidang kabinet, Menteri AHY juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.
Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran dan perwakilan Forkopimda setempat. (Red).
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
